Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2
28
awal, tangkal awal sampai dengan tanggap awal terhadap anarkhisme dan
radikalisme oleh pemerintah maupun masyarakat ditunjukkan oleh
kemampuan deteksi yang demikian lemah. Banyaknya beberapa peristiwa
maupun kejadian yang membahayakan keselamatan masyarakat, bahkan
yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa demikian banyak terlihat.
Seperti contoh adanya aksi kekerasan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal
dan penembakan terhadap masyarakat sipil di daerah Papua.31 Keinginan
dengan masih sering munculnya berbagai tuntutan untuk memisahkan diri
dari masyarakat Papua adalah bentuk reaksi terhadap ketidakadilan dan
kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Jika hal ini tidak ditangani
secara serius, sikap itu akan melemahkan kewaspadaan nasional kita, dan
kalau tidak ditangani dengan baik dan cepat, lama-kelamaan hal itu akan
semakin membesar dan menjadi ancaman serius terhadap integritas
nasional.32 Lain halnya dengan kejadian di NTB, di Bima Nusa Tenggara
Barat, seharusnya kekerasan anarkis dapat diredam jika pemerintah mampu
untuk mengoptimalkan kewaspadaan. Peran aparat keamanan maupun
informasi masyarakat tidak dapat diolah untuk menjadi suatu kajian dalam
melaksanakan penindakan. Kita bisa lihat dan evaluasi, kasus yang luput
dari deteksi dini ini menimbulkan gerakan radikal oleh kelompok yang
sebelumnya telah dimobilisasi untuk menyiapkan bom-bom rakitan di pondok
pesantren. Kejadian ini baru diketahui aparat maupun masyarakat setelah
bom-bom itu meledak.
Pada Aspek Peran Pemerintah terlihat bahwa belum begitu respon
dan intensif dalam mengoptimalkan peran terhadap segala permasalahan
yang sering muncul yang berakibat pada tindakan kekerasan anarkis.
Terkesan adanya pembiaran terhadap kondisi ketimpangan sosial yang
begitu parah sehingga mengakibatkan gerakan anti pemerintah dan tindakan
kekerasan lainnya.
Seperti contoh pada tahun 2011, terkait dengan pengelolaan sumber
daya alam, mencuat kasus Mesuji dan Sorong. Peristiwa ini merupakan
31http:// www.antaranews.com,12/7/12, Presiden minta Menko Polhukam teliti kasus
Papua,Diunduh dari 5 Juli 2012
32http://regional.kompas.com,10/10/12,Tunjukkan Langkah Konkret Bangun Papua, Jakarta,
diunduh tanggal 5 Juli 2012
