Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum
Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Negara Indonesia telah

mendapat tugas mulia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial15.
Sehingga, komponen pemerintah bersama dengan seluruh elemen
masyarakat Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusi dan peranannya
melalui proses pembangunan di segala aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan berkembangnya peradaban dan pengaruh globalisasi,
pemerintahan NRI masih belum sepenuhnya mampu mewujudkan cita-cita
dan amanat yang telah digariskan oleh konstitusi. Akibatnya, muncul
berbagai hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman yang
mempengaruhi dinamika pembangunan Indonesia serta mengganggu
stabilitas nasional, terutama aspek politik keamanan yang membahayakan
persatuan dan kesatuan yang berujung pada disintegrasi bangsa.

Munculnya perilaku anarkisme dan radikalisme sebagai akibat dari
terganggunya stabilitas nasional dari faktor kesejahteraan, politik, dan
keamanan. Disamping itu, kebijakan pemerintah yang tidak dilaksanakan
secara konsisten dan tidak sejalan dengan arah pembangunan
memperburuk kondisi keamanan itu sendiri. Gejala perilaku anarkisme dan
gerakan radikalisme lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang memiliki
kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Perilaku anarkisme dan
gerakan radikalisme yang sedang menggejala tersebut sebagai akibat dari
beberapa bagian kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan
kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Realisasi kebijakan pemerintah
yang selama ini telah digulirkan, yang oleh sebagian darinya oleh kelompok
tertentu dianggap belum mampu memenuhi dan memuaskan kelompok

15 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Aline ke-4.