Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

98

suprastruktur, infrastruktur maupun substruktur yang diharapkan mampu
mewujudkan suatu persepsi dan tujuan yang sama dalam rangka
memerangi bahaya dan dampak dari anarkisme maupun radikalisme.

Munculnya berbagai anarkisme dengan kekerasan tindakan radikalis
berskala nasional yang selama ini terjadi merupakan salah satu dampak
kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap anarkisme dan
radikalisme. Masyarakat terlalu berharap semua isu permasalahan yang
terkait dengan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta
kemampuan pertahanan dan keamanan merupakan tugas pemerintah.
Namun disisi lain pemerintah belum sepenuhnya optimal untuk
melaksanakan peran dalam mengantisipasi permasalahan ini. Belum
optimalnya peran pemerintah dalam menangani anarkisme dan
radikalisme merupakan gambaran bagaimana pemerintah belum
sepenuhnya mampu memberdayakan seluruh komponen supra struktur,
infra struktur maupun sub-struktur secara menyeluruh. Penanganan
anarkisme dan radikalisme dapat diredam jika masing-masing komponen
tersebut bersinergi, bekerjasama sesuai dengan kapasitas dan peran
yang proporsional. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam rangka
meningkatkan kewaspadaan nasional perlu dilaksanakan secara
terencana, terprogram, penanggungjawab peran sentral yang
dikedepankan. Beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dalam
mengoptimalkan kewaspadaan nasional adalah masalah integritas
nasionalisme kebangsaan yang solid berdasarkan nilai luhur Pancasila.
Eksistensi Pemerintah dalam menyikapi masalah anarkisme dan
radikalisme sudah ada namun, dampaknya belum dirasakan oleh
masyarakat. Dalam mengoptimalkan peranannya, pemerintah melalui
komponen pendukung yang bersumber dari supra struktur maupun infra
struktur bukan hanya meletakkan pada komposisi peran yang ideal
namun lebih kepada bagaimana mengambil langkah-langkah melalui
pendekatan sesuai arah yang telah digariskan. Tentunya, pencapaian
tersebut semata-mata untuk berbuat dalam rangka meningkatkan
kewaspadaan nasional dalam rangka stabilitas politik yang lebih baik.
Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengoptimalkan peran