Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

di wilayah, terbukti dengan banyaknya unsur pimpinan di wilayah
(Gub/Wagub, Bupati/Wabup, Walkot/Wawalkot, Sekda Prov/Kab/
Kota, kalangan SKPD Prov/Kab/Kota, termasuk di legislatif/DPRD
dan yudikatif/kejaksaan) yang menjadi tersangka atau dijatuhi sanksi
hukum karena tersangkut perkara korupsi. Benturan kepentingan
antar pemerintahan baik pada sesama tingkatan wilayah maupun
antar jenjang tingkatan, yang ditandai dengan saling tumpang
tindihnya berbagai peraturan daerah, merupakan fenomena yang
banyak ditemukan. Otonomi daerah juga berdampak pada
eksploitasi sumber daya di daerah yang dilakukan secara kurang
proporsional dan konseptual dengan dalih untuk peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski menimbulkan ekses bagi
wilayah bersangkutan ataupun wilayah lain, seperti yang terjadi
dalam pengelolaan kawasan Puncak oleh Pemkab. Bogor yang
berdampak pada terjadinya banjir besar di wilayah DKI Jakarta.

Wilayah nasional yang membentang sedemikian panjang dan
luas dari Sabang sampai Merauke, dalam cakupan perbatasan darat
dan maritim dengan 10 negara tetangga, serta menjadi jalur lalu
lintas penerbangan dan pelayaran strategis, belum sepenuhya
terdukung dengan pengamanan yang memadai. Hal tersebut
terbukti dengan berbagai kasus pelanggaran wilayah baik oleh
penerbangan maupun pelayaran asing, termasuk pula oleh berbagai
kegiatan pihak asing yang sengaja melanggar wilayah nasional
untuk melakukan eksploitasi kekayaan alam Indonesia secara illegal,
seperti illegal fishing, illegal logging, illegal mining dll. Kondisinya
mengindikasikan bahwa pengelolaan wilayah dan kekuatan
pendukungnya, masih belum optimal dalam mewujudkan sinergitas
kepentingan kesejahteraan serta kepentingan pertahanan dan
keamanan.