Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

16

harus dibina dan dipelihara sebagai pilar utama tegak kokohnya
NKRI yang merupakan modal dasar bangsa Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita nasionalnya ditengah-tengah pengaruh
globalisasi dunia.

8. Peraturan dan Perundangan Terkait

a. BAB III UUD NRI 1945s tentang kekuasaan pemerintahan
negara. Dimana dalam bab ini dibahas mengenai pembagian
kekuasan pemerintahan. Dalam pasal-pasalnya dijelaskan mengenai
sistem pemerintahan negara yang difokuskan pada kewenangan
seorang presiden dalam menjalankan kekuasaanya. Presiden
sebagai pemimpin negara dituntut untuk dapat menjalankan
kewenangannya dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional.

b. UU No 20 tahun 200365 tentang Sistem Pendidikan Nasional
diharapkan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu
dilakukar.pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan sehingga akan dihasilkan suatu sumber daya
manusia yang mumpuni.

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
memberikan arah dan garis besar acuan kepada masyarakat dalam
kaitannya dengan kehidpan politik nasional yakni melalui mekanisme
pendidikan Politik Masyarakat.

d. Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi
Generasi Muda, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan politik
merupakan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna
meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen 1, 2, 3, 4) Bab 3
yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara

6 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang menjamin
setiap warga negara memperoleh pendidikan