Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

ditangani, karena setiap tahun penyusutan sumberdaya hayati semakin
bertambah.

Sampai saat ini, beberapa inisiatif memang telah dilakukan
pemerintah di bidang pengembangan sistem informasi dan pengadaan
data sumber daya hayati Indonesia, seperti pembentukan (a)
Indonesian Biodiversity Information System (IBIS), (b) Biodiversity
Information Center (BIC) dan (c) Nature Conservation Information
Center (NCIC), (d) Jaringan Informasi Keanekaragaman Hayati
Nasional atau NBIN (National Biodiversity Infonnation Network), dan (e)
Pusat Inform asi Konservasi Alam (PIKA). Namun demikian, ada
beberapa kekurangan dari sistem informasi yang sudah ada,
diantaranya ialah: (1) data yang digali dan ditampilkan belum
menyeluruh atau hanya pada lokasi-lokasi tertentu saja. Biasanya
hanya lokasi yang potensial mendapatkan bantuan proyek dalam
bentuk hibah maupun pinjaman luar negeri; (2) kedalaman dan
cakupannya tidak sama, tergantung dari kebutuhan instansi masing-
masing; (3) tidak berkesinambungan;dan (4) kebanyakan diambil
secara langsung di lapangan (primer), data sekunder atau dalam
bentuk statistik sulit diperoleh.

c. Masih lemahnya sistem dan penegakan hukum. Pengelolaan
keanekaragaman hayati secara lestari sulit terjadi, karena sistem dan
instrumen hukum yang ada masih lemah. Lembaga penegakan hukum
sering tidak memahami substansi hukum yang terkaitan dengan
keanekaragaman hayati. Sistem judisial juga belum profesional dan
otonom sehingga menyulitkan penegakan hukum. Semuanya ini
diperparah oleh keterbatasan dana, sumber daya manusia serta
infrastruktur yang memadai untuk penegakan hukum. Selain itu,
perumusan kebijakan sering tidak melibatkan partisipasi publik,
sehingga kalangan masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan
tersebut, sehingga tidak dapat membantu penegakannya. Lebih jauh,
kadang-kadang aparat di daerah tidak mengetahui atau tidak peduli

41