Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

32

Kehilangan nilai ekonomis dari pemanfaatan barang bukti
tindak pidana illegal fishing yang dirampas untuk negara, dan
bahkan m enyebabkan besarnya APBN untuk m engam ankan dan
memelihara barang bukti tindak pidana illegal fishing selam a
proses peradilan.
6) Perspektif Sosial Budaya

Arm ada perikanan dalam negeri yang ± 95% di antaranya
merupakan nelayan skala kecil dengan kapasitas kapal < 5GT,
harus berkompetisi secara tidak imbang dengan KIA yang rata-
rata berkapasitas > 30 GT. Kondisi ini menyulitkan pemerintah
dalam mengentaskan masyarakat nelayan dari kemiskinan, se­
hingga para nelayan tersebut rentan dimanfaatkan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan-
kegiatan kriminal di laut lainnya, seperti: penyelundupan m anu­
sia, penyelundupan obat terlarang, penggunaan cara dan bahan-
bahan yang merusak lingkungan, dll.
7) Perspektif Pertahanan dan Keamanan

Degradasi kewenangan pengawasan dan penegakan hu­
kum bidang perikanan di laut oleh DJPSDKP-KKP di wilayah
ZEEI, mengurangi kapasitas dan kapabilitas nasional dalam
mengawasi seluruh W PP-NRI dari kegiatan illegal fishing.
Kondisi ini berpotensi akan meningkatkan jumlah KIA yang
mengeksploitasi SKA perikanan di wilayah tersebut. Lebih buruk
lagi, KIA yang merambah hingga ke wilayah perairan teritorial,
menunjukkan lemahnya kapasitas dan kapabilitas nasional
dalam menegakkan hukum atas pelanggaran kedaulatan NKRI
dan merong-rong kewibawaan pemerintah.41

14. Permasalahan Yang Dihadapi.
Walaupun terdapat peningkatan kinerja dalam hal koordinasi lintas

sektor dalam melaksanakan pemberantasan illegal fishing, namun masih
ditemui berbagai permasalahan yang perlu diatasi, yang disebabkan belum
optimalnya penyelenggaraan SISMENNAS saat ini. Hal ini antara lain