Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

34

namun seringkali ditemui putusan pengadilan atas tindak pidana
illegal fishing yang belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku­
nya, sehingga terjadi sejumlah kapal perikanan ex pelaku illegal
fishing yang telah dinyatakan dirampas untuk negara, kemudian
digunakan lagi untuk melakukan kegiatan illegal fishing.
c. Tidak selarasnya beberapa kebijakan publik terkait dengan
upaya pemberantasan illegal fishing dengan UU tentang
Perikanan.

Kebijakan publik di bidang pemberantasan illegal fishing yang
ditetapkan tanpa masukan pertimbangan yang komprehensif dan me­
madai, dapat berakibat fatal pada pengelolaan sumber kekayaan
alam. Tata nilai, struktur, dan proses dalam SISMENNAS belum
teraktualisasikan secara memadai di dalam pengambilan keputusan
berkewenangan. Proses konsultasi publik yang diperlukan untuk
mengakomodasikan aspirasi ketiga struktur politik (supra, infra, dan
sub struktur), belum dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
Kondisi ini diperparah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu
yang memanfaatkan kelemahan di berbagai lini demi kepentingan
kelompoknya. Kualitas rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke­
pada pejabat berkewenangan untuk pengambilan keputusan, me­
nentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Di samping itu, propses
evaluasi dan pengujian atas penerapan kebijakan publik sebagai
umpan balik penyempurnaan kebijakan, belum terselenggara secara
memadai dan transparan.
d. Belum efektifnya kerjasama internasional dan regional
dalam mendukung pemberantasan illegal fishing di WPP-NRI.

Negara-negara yang armada perikanannya seringkali melakukan
praktek illegal fishing di W PP-NRI belum menunjukkan langkah-lang­
kah kerjasama yang positif dalam mengurangi dampak illegal fishing
bagi Indonesia. Berbagai fora di tingkat regional maupun internasional
masih perlu ditingkatkan, didukung upaya diplomasi yang dapat
mendesak negara-negara yang armadanya merupakan pelaku illegal
fishing d\ W PP-NRI, untuk bertanggungjawab sebagaimana mestinya.