Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

35

Minat sejumlah negara tetangga untuk melakukan kerjasama
bilateral di bidang perikanan, belum di-”manfaat”-kan untuk memper­
juangkan kepentingan nasional, mendesak negara tetangga untuk
mendukung pemberantasan illegal fishing di WPP-NRI.
e. Belum tersedianya basis data yang memadai dalam bentuk
Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS).

Pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang tepat
dalam memberantas illegal fishing, membutuhkan dukungan basis
data yang memadai. Basis data dimaksud termasuk ketersediaan aset
dan data hasil pemantauan (penginderaan), yang dapat mendukung
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan operasi pengawasan di laut.
Apabila seluruh data dari berbagai institusi terkait penegakan hukum
di laut dapat dikelola dan disiapkan dalam suatu sistem integrasi data
yang handal, maka kemudahan dan ketepatan penentuan kebijakan,
termasuk kebijakan penganggaran program dan kegiatan, akan lebih
akurat dan efisien.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahdalam rangka
memberantas illegal fishing, namun mengingat berbagai kendala dan tan­
tangan yang harus dihadapi, menyebabkan hasil yang dicapai belum
optimal. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan SISMENNAS,
sehingga keterbatasan sumber daya dan sumber dana belum berhasil
mewujudkan efisiensi, efktifitas dan keekonomian. Apabila permasalahan
ini dibiarkan dan tidak dikelola serta ditangani secara benar, maka praktek
illegal fishing akan semakin marak, yang berdampak pada kehancuran
pengelolaan perikanan nasional, sehingga keberlanjutan manfaat SKA
perikanan semakin menurun yang pada akhirnya dapat mengganggu
ketahanan nasional.