Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

69

an pelaporan hasil tangkapan, antara lain dengan membandingkan
antara lamanya waktu melaut dan volume hasil tangkapan. Dengan
demikian, dapat diidentifikasi kecenderungan ada/tidaknya indikasi
transhipment.
d. Pasca pendaratan hasil tangkapan ikan, untuk memastikan bah­
wa hasil tangkapan didistribusikan sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan SISMENNAS yang melibatkan seluruh Pemangku
Kebijakan dan Penentu Kebijakan Strategis di bidang pemberantasan
illegal fishing, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai instrumental dan nilai-
nilai praksis Pancasila dan UUD NRI 1945, menggunakan cara pandang
berwawasan nusantara, dan dengan sasaran untuk meningkatkan ketahan­
an nasional, akan dapat berkontribusi optimal dalam mencapai tujuan dan
cita-cita nasional. Nilai-nilai instrumental yang menjadi muatan UUD 1945
sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara, yang menca­
kup instrumen-instrumen keorganisasian, kelembagaan, kekuasaan dan
kebijaksanaan pemerintahan, adalah instrumen dalam pemerintahan nega­
ra dan menjadi ruang gerak etika kepemimpinan nasional. Untuk mewujud­
kannya, ditetapkan kebijakan, strategi-strategi dan upaya-upaya yang
harus dilakukan.

25. Kebijakan.
Pada hakekatnya, kebijakan merupakan arah yang akan digunakan

sebagai pedoman dalam menentukan sekumpulan strategi dan serangkai­
an upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dica­
pai. Pemberantasan illegal fishing di WPP-NRI melibatkan berbagai institusi
di dalam dan luar negeri, sehingga memerlukan pengaturan yang optimal
agar dihasilkan output dan outcome secara berhasil guna, berdaya guna,
dan ekonomis, melalui proses penyelenggaraan SISMENNAS yang serasi
dan terpadu, mulai sebelum, selama, dan sesudah diputuskannya suatu
kebijakan43, yang meliputi siklus perumusan kebijakan (policy formulation)

43 Ibid 1