Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

65

dupan Masyarakat (TKM) perlu diwujudkan dalam menyusun perundang-
undangan dan kebijakan publik sebagai keluaran Tatanan Pengambilan
Keputusan Berkewenangan (TPKB)41.

Pengawasan SKA perikanan diselenggarakan untuk memastikan bah­
wa para pelaku usaha di bidang perikanan mematuhi seluruh ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang perikanan, termasuk tidak melaku­
kan illegal fishing, agar SKA perikanan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33
ayat (3) UUD 1945. Pengawasan perikanan berorientasi pada pengamanan
keamanan dalam aspek kesejahteraan (prospehty/welfare), dan ekonomi,
bukan pada pertahanan nasional (national defence) maupun keamanan
nasional (national security).

Penyelenggaraan SISMENNAS yang optimal, akan mendukung:
a. Terciptanya dan berkembang wawasan strategis, yaitu wawasan
kesisteman, bercirikan:

1) Berorientasi ke depan, yaitu pencapaian tujuan dan cita-
cita nasional di bidang pengelolaan SKA perikanan melalui
pewujudan tertib hukum
2) Komprehensif-integral (kesisteman), dicirikan dengan ada­
nya keterpaduan:

a) . Antar komponen yang berkaitan dengan pemberan­
tasan illegal fishing, dalam hal ini termasuk komponen pe­
nyediaan data perikanan, data perijinan yang meliputi data
fisik kapal perikanan, area operasi penangkapan dengan
je-as koordinatnya, API dan ABPI yang digunakan, pela­
buhan perikanan keberangkatan, singgah, dan pendaratan,
nama nakhoda, ahli mesin, dan fishing master, pengawas
perikanan, PPNS, dan komponen-komponen lainnya yang
terkait dengan penyelenggaraan pemberantasan illegal
fishing.
b) . Antar sektor, yaitu antar institusi yang terkait dengan
pemberantasan illegal fishing, meliputi: DJPSDKP-KKP,

41

Ibid 1