Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

68

perikanan42. Pelaksanaan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan,
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Sebelum melakukan penangkapan ikan, dilakukan di pelabuhan
perikanan atau pangkalan pendaratan ikan, dengan memeriksa ke­
lengkapan seluruh dokumen kapal perikanan, termasuk kesesuaian
antara kondisi fisik kapal dan API dan ABPI yang ada di atas kapal,
dan juga kepatuhan kapal perikanan berukuran > 30 GT untuk me­
masang transmitter vessel monitoring system (VMS). Bagi kapal-kapal
perikanan yang dinyatakan laik melakukan operasi penangkapan ikan,
diberikan surat laik operasi (SLO) yang ditandatangani oleh Kepala
Pangkalan/Kepala Stasiun/Kepala Satuan Kerja/Kepala Pos Penga­
wasan SDKP atau Pengawas Perikanan setempat.
b. Pada saat kapal perikanan beroperasi menangkap ikan di laut,
oleh Pengawas Perikanan pada kapal-kapal pengawas perikanan.

1) Terhadap Kll berijin, pengawasan dilakukan untuk memas­
tikan bahwa kapal perikanan tersebut benar-benar sah untuk
melaksanakan penangkapan ikan di WPP-NRI. Tahap ini perlu
dilakukan, untuk memberantas modus penggandaan dokumen
perijinan untuk dipakai di lebih dari satu Kapal perikanan.
Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa Kll ber­
operasi menangkap ikan di lokasi yang benar, menggunakan ka­
pal perikanan, API dan ABPI, dan dengan awak kapal penang­
kap ikan sesuai dokumen perijinan.
2) Terhadap Kll maupun KIA yang beroperasi di WPP-NRI
tanpa ijin, pengawasan oleh DJPSDKP-KKP harus dilakukan de­
ngan melakukan operasi pengawasan di laut, karena belum ter­
sedianya sarana pemantauan berbasis radar maupun radar
satelit. .
c. Setelah kapal-kapal perikanan kembali ke pelabuhan, untuk me­
mastikan dilaporkannya seluruh hasil tangkapannya dengan baik dan
benar, untuk kepentingan monitoring. Di sini, bisa dianalisis kebenar-

42 Pasal-356 Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang KEDUDUKAN, TUGAS,
DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA