Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

57

vitas, dan kehematan dalam politik pembanguan bidang pembe­
rantasan illegal fishing, akan menghemat APBN maupun sumber
dana dan sumber daya lainnya, namun dapat meningkatkan ki­
nerja secara nyata dalam memberantas illegal fishing. Selain itu,
keterbatasan kapasitas dan kapabilitas masing-masing sektor/
institusi diharapkan dapat diatasi.

Optimalisasi operasi kapal-kapal patroli TNI-AL untuk men­
dukung kapal-kapal pengawas perikanan dalam melakukan pe­
ngawasan untuk memberantas illegal fishing. Terbatasnya logis­
tik kapal pengawas TNI-AL, selain digunakan untuk menjaga dan
mempertahankan kedaulatan NKRI, dapat juga digunakan untuk
mendukung penyelenggaraan pengawasan SKA perikanan oleh
DJPSDKP-KKP. Berkurangnya operasi pengawasan illegal fish­
ing secara mandiri oleh TNI-AL akan dapat mengurangi beban
hutang bahan bakar minyak (BBM) TNI-AL kepada PERTAMI­
NA36, dan alokasi anggaran yang tersedia tetap dapat dimanfaat­
kan untuk mendukung pemberantasan illegal fishing.
4) Aspek Sosial-Budaya

Penyelenggaraan SISMENNAS yang optimal, dengan pro­
ses TPKB yang dapat mengakomodasikan aspirasi dan kepen­
tingan masyarakat di dalam pemberantasan illegal fishing, men­
jadi pembelajaran politik bagi masyarakat untuk mendukung
upaya pemerintah dalam mewujudkan politik pembangunan bi­
dang pemberantasan illegal fishing. Kondisi ini akan mendorong
terciptanya tertib sosial di kalangan pemangku kepentingan di
sektor perikanan.
5) Aspek Pertahanan dan Keamanan

Tertib hukum yang dapat diwujudkan melalui optimalisasi
penyelenggaraan SISMENNAS, akan meningkatkan kewibawa­
an pemerintah di mata negara lain, dalam menjaga kedaulatan
dan melindungi segala potensi yang ada di dalamnya. Melalui

Hutang BBM TNI ke PERTAMINA per-9 November 2009 mencapai sekitar Rp 7,135
triliun (Kompas, Jumat, 13 November 2009), diunduh 12 Agustus 2012..