Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

61

pengejaran target operasi yang sudah jelas, didasarkan pada
data hasil pemantauan jarak jauh menggunakan sarana yang
dimiliki institusi penegak hukum lainnya.
b. Konsistensi penegakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku oleh-seluruh sistem ketatanegaraan nasional, baik oleh biro-
krasi/aparat pemerintah sebagai komponen supra struktur; legislatif
sebagai komponen infra struktur; maupun para stakeholders per­
ikanan, yang merupakan komponen sub struktur. Indikator keberhasil­
an dapat ditandai dengan berkurangnya jumlah KIA dan Kll yang me­
lakukan tindak pidana illegal fishing, meskipun operasi pengawasan di
laut dilakukan dengan kondisi yang sama dengan sebelumnya. Sela­
ma kurun waktu 2005-2011, jumlah kapal perikanan ilegal yang di­
tangkap oleh kapal pengawas perikanan mencapai jumlah 1.162
kapal, terdiri dari KIA dan Kll, dengan berbagai pelanggaran di WPP-
NRI, dan hingga akhir semester satu tahun 2012, telah ditangkap 75
kapal perikanan ilegal.
c. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang padu-serasi,
yang dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan gejolak penolakan
dari masyarakat, tidak perlu berulangkah mengalami revisi.
d. Meningkatnya kepatuhan para pelaku usaha perikanan Indone­
sia terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, baik di lingkup nasional, regional, maupun internasional, di­
tandai dengan menurunnya angka pelanggaran di bidang perikanan,
meskipun operasi pengawasan dilak-sanakan dengan kapasitas yang
sama atau lebih besar dari sebelumnya.
e. Meningkatnya volume pasokan ikan untuk industri pengolahan
ikan di dalam negeri, sehingga dapat mengoptimalkan kapasitas in­
dustri pengolahan hasil perikanan terpasang saat ini hingga mencapai
lebih dari 50%, dibandingkan saat ini yang hanya berkisar 30-40%.38
f. Meningkatnya produksi nelayan lokal dengan biaya operasi yang
lebih rendah, untuk memasok unit pengolahan ikan (UPI) di dalam ne-

38 Diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan
Provinsi Sulawesi Utara pada Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Tahun 2010.