Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

59

ku usaha perikanan dan masyarakat nelayan akan kesungguhan
pemerintah melindungi masyarakatnya. Kepercayaan masyara­
kat dan para pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang sela­
ma ini dirugikan oleh adanya praktek illegal fishing, akan me­
ningkat dukungannya terhadap kebijakan pemerintah di bidang
perikanan, dan pada gilirannya akan meningkat rasa nasionalis­
menya, dan bersedia bersama-sama pemerintah melaksanakan
pembangunan nasional di sektor perikanan.
4) Gatra Politik

Kinerja pemberantasan illegal fishing yang berwibawa akan
menimbulkan efek jera bagi para pelaku baik dari dalam maupun
luar negeri, dan akan menyurutkan niat atau keinginan untuk
melakukan pelanggaran di WPP-NRI. Kondisi ini akan merupa­
kan pembelajaran politik bagi stakeholders perikanan di dalam
dan luar negeri, untuk menaati ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk merealisasikan investasi un­
tuk membangun industri perikanan di Indonesia, apabila bermi­
nat memanfaatkan surplus perikanan di ZEEI.
5) Gatra Ekonomi

Berkurangnya praktek illegal fishing di WPP-NRI, menurun­
kan volume pencurian ikan oleh KIA, berpotensi meningkatkan
pasokan ikan bagi industri perikanan di dalam negeri. Kondisi ini
akan meningkatkan peluang perolehan devisa negara dari eks-
port hasil perikanan.
6) Gatra Sosial Budaya

SKA perikanan yang semakin langka akibat terkuras oleh
penggunaan API dan ABPI tidak ramah lingkungan oleh KIA
maupun Kll, menyebabkan nelayan lokal harus beroperasi di laut
lebih lama, yang berarti membutuhkan biaya produksi lebih
tinggi. Keberhasilan dalam memberantas illegal fishing akan ber­
dampak positif pada pulihnya stock ikan, sehingga mengurangi