Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

58

penegakan supremasi hukum dan penerapan sanksi hukum se­
cara konsisten terhadap apra pelaku tindak pidana illegal fishing,
secara tidak langsung merupakan ‘sarana’ pertahanan dan kea­
manan, yang dapat mengurangi praktek-praktek pelanggaran
wilayah laut oleh para pelaku illegal fishing dari berbagai negara
tetangga.

b. Kontribusi terwujudnya politik pembangunan bidang pemberan­
tasan illegal fishing terhadap peningkatan ketahanan nasional, ditinjau
dari gatra-gatra ketahanan nasional sebagai berikut:

1) Gatra Geografis
Penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum di

laut yang dilakukan secara sinergi lintas sektor, dapat mening­
katkan cakupan area yang diawasi dari praktek illegal fishing,
sehingga melingkupi ke sebelas WPP-NRI37, minimal melingkupi
9 (sembilan) dari 11 (sebelas) WPP-NRI, yaitu di WPP-NRI: 571,
572, 573, 711, 714, 715, 716, 717, dan 718. Sedangkan WPP-
NRI 712 dan 713, merupakan prioritas berikutnya.
2) Gatra Sumber Kekayaan Alam

Pemberantasan illegal fishing yang efektif akan mengu­
rangi intensitas kerusakan SKA perikanan dan lingkungannya
akibat penggunaan API dan/atau ABPI yang tidak ramah ling­
kungan. Kondisi ini merupakan lingkungan yang kondusif bagi
pemulihan stock ikan di WPP-NRI, sehingga status overfishing
dan overcapacity yang saat ini ditemui di sejumlah WPP-NRI,
dapat berubah menjadi sedang (moderate) atau belum dieks­
ploitasi (under exploited), yang merupakan peluang bagi masya­
rakat nelayan lokal untuk meningkatkan pemanfaatannya sesuai
daya dukung lingkungannya.
3) Gatra Ideologi

Pemberantasan illegal fishing dengan penegakan hukum
secara konsisten, dapat mengembalikan kepercayaan para pela-

Lampiran-5