Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

87

i. Agar SISMENNAS dipahami dan dilaksanakan seecara nasional,
perlu didukung dengan landasan hukum yang kuat, ditetapkan
dnegan Undnag-undnag.
j. Leaderships, merupakan faktor sangat penting, karena di tengah
berbagai keterbatasan yang dihadapkan pada ancaman terhadap
SKA perikanan, diperlukan perintah dan arahan pimpinan yang tegas
dalam menegakkan peraturan perundnag-undangan di bidang penge­
lolaan SKA perikanan.

29. Saran
Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan optimalisasi penye­

lenggaraan SISMENNAS guna mewujudkan politik pembangunan bidang
pemberantasan illegal fishing dalam rangka meningkatkan ketahanan na­
sional; yang solusinya melibatkan lintas institusi berkewenangan, disaran­
kan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembentukan single agency multi tasks merupakan upaya
brilliant, yang patut didukung semua sektor dan dipersiapkan dengan
matang. Perlu dipertimbangkan secara komprehensif, integral dan ho-
listik mengenai konsekwensi pengalihan kewenangan pelaksanaan
operasi pengawasan di laut oleh berbagai sektor, yang selama ini
diselenggara pelaksanaan amanat berbagai Undang-undang yang
mengaturnya.
b. Agar single agency multi tasks yang diidamkan dapat terwujud
dan berfungsi secara efektif, BAKORKAMLA yang direncanakan di­
tingkatkan menjadi Badan Kemanan Laut (BAKAMLA), mengkoordi-
nasikan penyiapan Naskah Akademik Penyusunan Undang-undang
Kemanaan Laut, untuk dibahas dengan mengikutsertakan seluruh
institusi terkait.
c. Mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki TNI-AU, Badan
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, Lembaga Antariksa Na­
sional, dan Badan Informasi Geospasial dalam mendukung penye­
lenggaraan pengawasan dan penegakan hukum bidang perikanan,