Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

88

kiranya ke empat institusi tersebut patut dipertimbangkan untuk mem­
perkuat keanggotaan BAKORKAMLA.
d. Ancaman terhadap pengelolaan SKA perikanan bersumber dari
dalam dan luar negeri. Implementasi konsepsi WASANTARA secara
konsisten harus menjadi pedoman dan rambu-rambu di dalam mene­
tapkan kebijakan pengawasan SKA perikanan untuk memberantas
illegal fishing di perairan laut wilayah yurisdiksi nasional, demi me­
ningkatkan ketahanan nasional.
e. Sementara menunggu terbentuknya Badan Tunggal Multi Tugas
(Single Agency Multi Tasks) berupa Penjaga Laut dan Pantai In­
donesia (Indonesian Sea and Coast Guard), maka demi kelancaran
pelaksanaan koordinasi dan sinergi lintas sektor pada tataran opera­
sional, disarankan agar Kelompok Kerja Sistem Pengawasan Per­
ikanan Terpadu (Integrated Surveillance System) yang embrionya te­
lah dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Ke­
lautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat
diberdayakan.46
f. Mengoptimalkan Regional Plan of Action to combat IUU fishing
(RPOA) sebagai salah satu forum regional, dapat ditingkatkan kinerja­
nya, digunakan untuk secara politis mendesak negara-negara te­
tangga yang kapalnya banyak melakukan illegal fishing, untuk me­
matuhi ketentuan internasional dan regionnal dalam memberantas
illegal fishing di WPP-NRI.
g. Mempertimbangkan peran penting DPR-RI dalam menentukan
kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan dan belanja negara
(APBN), maka komisi-komisi terkait di DPR-RI perlu diikutsertakan se­
bagai mitra pemerintah dalam merumuskan upaya-upaya optimalisasi
penyelenggaraan SISMENNAS terkait dengan pemberantasan illegal
fishing.
h. Kelemahan koordinasi dan sinergitas di antara institusi penegak
hukum di laut, berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak, dari

46 Lampiran-13