Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

para elit politik. Kepercayaan masyarakat bahwa pilar-pilar demokrasi dan
institusi kenegaraan berlangsung dengan transparan dan berorientasi pada
pelayanan publik, akan mengeliminir pula terjadinya konflik sosial yang
ditimbulkan akibat persaingan kepentingan politik, kesenjangan sosial dan
ketidakadilan. Budaya politik pada masa transisi demokrasi tersebut dapat
melemahkan ketahanan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bebas KKN (Good and Clean Government) akan menjadi kondisi dinamik
bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala
tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar
maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup
bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Budaya masyarakat yang anti korupsi, taat hukum, serta berorientasi
pada transparansi dan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk
tatalaku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD
1945 dan Wawasan Nusantara, untuk mewujudkan azas-azas Ketahanan
Nasional Indonesia yang terdiri dari : tercapainya Asas Kesejahteraan dan
Keamanan, dilaksanakannya Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh
Terpadu, terciptanya Asas Mawas Ke Dalam dan Mawas Ke Luar untuk mampu
berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya, dan berjalannya Asas
Kekeluargaan untuk mampu mengatasi perbedaan secara serasi dan kondusif.
Budaya politik yang anti korupsi, taat hukum, serta berorientasi pada
transparansi pelayanan publik akan memperkokoh ketahanan nasional
Indonesia.

23. Indikator Keberhasilan implementasi kewaspadaan nasional terhadap
korupsi.

Indikator keberhasilan untuk menilai sejauhmana implementasi
kewaspadaan nasional terhadap korupsi, adalah sebagai berikut:
1 Berjalannya pendidikan anti korupsi, sehingga dapat terbangun awareness
antikorupsi berupa sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku yang koruptif.