Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
61
aman dan damai. Dalam rangka memantapkan konsolidasi demokrasi,
pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 perlu dipersiapkan sebaik-baiknya
sejak tahun 2013. Untuk memperkuat pertahanan nasional, pembangunan
Minimum Essential Force harus ditingkatkan.
Pemerintah perlu segera memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) secara konsekuen dan
konsisten, melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh. Sehubungan dengan
keterbatasan anggaran negara, perlu untuk menerapkan “anggaran berbasis
kinerja” (money follows function), serta pemangkasan lembaga negara yang
tidak diperlukan. Struktur lembaga-lembaga politik seharusnya dirampingkan,
dengan orientasi peningkatan kinerja.
Aparatur pemerintahan dan para elit politik harus mulai melakukan
perubahan tingkah laku (behavioral changes). Terutama dalam kaitannya
dengan gaya hidup masing-masing pejabat tinggi. Mulai dari presiden sampai ke
anggota kabinetnya, pimpinan partai politik dan tokoh panutan masyarakat
lainnya, perlu meneladani sebuah cara memerintah yang empati terhadap krisis
dan nasib masyarakat kebanyakan. Pendekatan elitis harus disingkirkan, bukan
hanya sekedar pidato atau menjalankan berbagai acara yang seolah bernuansa
populis, namun melaksanakannya secara sistemik dan melembaga. Aturan baru
dibuat dan dilaksanakan, sehingga akan dijadikan pegangan semua pihak dalam
masa-masa selanjutnya. Depersonalisasi kekuasaan harus menjadi semangat
para penyelengara negara dalam mengembangkan berbagai kebijakan publik.
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prasyarat
penting untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya
saing nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan
adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum,
keadilan, dan partisipasi. Dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang
baik, diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih, orientasi kualitas pelayanan publik, disertai akuntabilitas kinerja birokrasi.
Guna meningkatkan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, disamping
penerapan keterbukaan informasi publik, Sistem Pengendalian Internal
