Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

46

sanggup melakukan hal itu, akan tertinggal dan memiliki participatory gap yang
besar.

Salah satu upaya memperkecil participatory gap dalam keterbukaan
ekonomi adalah memanfaatkan akses keterbukaan ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi domestik. Upaya ini dapat diwujudkan, antara lain
dengan mendorong kalangan dunia usaha dalam negeri untuk ikut terlibat aktif
dalam perdagangan internasional dan yang tidak kalah pentingnya adalah
memperbaiki dan memelihara iklim investasi dalam negeri. Semua upaya itu
akan memungkinkan kalangan dunia usaha domestik memanfaatkan lingkungan
dunia usaha yang terbuka, dengan konsekwensi dunia usaha akan harus
berhadapan dengan persaingan yang lebih kompetitif.

Keterbukaan di bidang ekonomi dengan jejaring kerjasama ekonomi dari
kalangan dunia usaha, tentu memberikan pengaruh pada tatanan kebijakan
publik nasional, sehingga umumnya cenderung akan mendorong keterbukaan di
bidang lainnya. Masyarakat akan terdorong untuk terlibat aktif ikut memainkan
peran dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Kecenderungan itu
didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi pada
akhirnya akan menjadikan keterbukaan ekonomi memiliki keterkaitan dengan
keterbukaan di bidang lain, misalnya bidang politik, khususnya yang menyangkut
tentang hubungan timbal-balik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Dampak lain dari globalisasi adalah lahirnya globalisasi lunak (soft
globalisation) yang menuntut kapasitas bangsa untuk ikut terlibat aktif pada
tatanan pengetahuan global (global knowledge partnerships) saling berbagi
dalam proses produksi pengetahuan. Maka kapasitas pengetahuan yang dimiliki
suatu bangsa akan berhubungan erat dengan daya saingnya. Untuk dapat
memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban di era globalisasi itu,
bangsa Indonesia harus sanggup memperkecil participatory gap dari tahun ke
tahun, yang memerlukan kerja keras dan kerjasama dari seluruh komponen
bangsa.

Penyelenggaraan pembangunan yang berhasil di dunia global tersebut
memerlukan adanya keserasian yang sinergis antara sektor pemerintah,
masyarakat madani, dan dunia usaha, sehingga kerjasama yang sinergisnya