Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

18

Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil
Kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan demikian partai politik merupakan instrumen satu-satunya
c^alam sistem politik di Indonesia yang menjadi pintu masuk bagi
setiap individu yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota
DPR/DPRD.

g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial. Dalam Undang-undang ini dinyatakan
dengan jelas bahwa perseturan dan/atau benturan antar-kelompok
masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan
terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan
nasional. Selanjutnya, penanganan konflik merupakan serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam
situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat ataupun sesudah
terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian
konflik dan pemulihan pascakonflik.

h. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan. Sehingga produk yang dihasilkan yaitu Undang-
Undang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama
Presiden. Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.