Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

i. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014. Penjelasan
dalam RPJMN tersebut disebutkan bahwa meskipun telah banyak
upaya dan prestasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
dicapai selama lima tahun terakhir ini, masih diperlukan upaya dan
kerja keras meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat
guna memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Indonesia.
Selama lima tahun terakhir, pemerintah juga telah berhasil
menangani berbagai konflik sosial dan gangguan keamanan di
berbagai wilayah tanah air. Namun, potensi konflik dan gangguan
terhadap keamanan dalam negeri belum hilang sama sekali dan
telah berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan
demokrasi, maka diperlukan upaya untuk memodernisasi
kemampuan deteksi dini keamanan nasional. Lebih lanjut dapat
dikemukakan bahwa seiring dengan semakin berkembangnya
spektrum ancaman terhadap keamanan nasional, institusi yang
menangani kebijakan keamanan nasional juga harus mampu
berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Oleh
karena itu, diperlukan upaya guna meningkatkan kualitas kebijakan
keamanan nasional.

9. Landasan Teori.

a. Konflik Sosial. Menurut Max Webber, hubungan sosial dapat
diartikan sebagai konflik selama tindakan-tindakan yang dilakukan
berorientasi secara khusus untuk melanggengkan kepentingan salah
satu aktor yang dapat berlawanan dengan pihak lainnya.20 Dalam
sejarah, konflik tidak dapat dihindari dan dapat secara sosial
dikehendaki jika mampu menghasilkan peningkatan personal atau
politis. Bahkan Galtung dan Weber berpandangan bahwa konflik
akan dapat (dan mungkin secara paradoks) memajukan serta

Max Weber. 1978. Economy and Society (California: Oxford University Press), him. 38.