Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
21
yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas
yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak
mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat
yang demokratis.24
10. Tinjauan Pustaka
a. Di dalam buku “Pembangunan Sebagai Perdamaian”,
Lambang Trijono memaparkan bahwa kebijakan dan pengelolaan
negara atas kultur dan identitas kolektif yang beragam, baik
berdasar etnis maupun agama, merupakan faktor penting yang akan
menentukan apakah identitas kultural di masyarkat menjadi modal
sosial untuk pembangunan ataukah sebaliknya justru menjadi
sumber konflik. Pengakuan dan akomodasi negara terhadap
identitas kelompok beragam di masyarakat, sebagaimana tercermin
dalam kebijakan politik dan pembangunan ekonomi, bukan hanya
penting untuk mengatasi konflik komunal, tetapi juga untuk
pengembangan identitas kultural kelompok dan komunitas. Banyak
kasus menunjukkan bahwa kebijakan negara dan pembangunan
sosial - ekonomi seringkali mengubah pola hubungan antar-etnis
dan mendorong timbulnya konflik komunal.25
Konflik etnis yang terjadi seringkali muncul dengan
melibatkan kelompok marginal atau kelompok minoritas di mana
kepentingan dan hak komunal mereka tidak diakui dan tidak
diakomodasi oleh negara. Kelompok-kelompok terpinggirkan ini
seringkali melakukan perlawanan terhadap negara atau pemerintah,
karena kepentingan mereka kurang diakomodasi oleh kebijakan
politik yang demokratis. Reaksi terhadap kebijakan negara demikian
seringkali muncul dalam berbagai bentuk konflik di dalam negara
(intra-state conflict), baik konflik komunal antar-kelompok etnis dan
24Marita Ahidyana. 2009. Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik (Yogyakarta: STIA AAN), him.
4.
25 Michael Brown dan Summit Ganguly (Ed.). 1977. Government Policies and Ethnic Relation in Asia
and the Pacific (Cambridge: The MIT Press).
