Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

49

tersebut, kehidupan politik di Indonesia disusun berdasarkan prinsip-
prinsip yang mengedepankan kesetaraan dan penghargaan
terhadap seluruh elemen masyarakat dan identitas yang ada, tanpa
membedakan hak dan posisi politik bagi kelompok mayoritas
ataupun minoritas. Proses pembangunan kehidupan politik tersebut
juga mengedepankan partisipasi masyarakat, yang menjunjung
tinggi harkat dan martabat prinsip demokrasi melalui model
perwakilan dan penyelesaian masalah melalui prinsip musyawarah
mufakat. Tatanan politik nasional pun semakin dihadapkan dengan
situasi yang cukup kompleks ketika otonomi daerah mulai diterapkan
pada tahun 1999.

Walaupun otonomi daerah sesungguhnya telah membuka
ruang untuk berkembangnya kembali sentimen primordial pada
kehidupan politik di tingkat lokal, namun masyarakat harus diberikan
pendidikan politik yang ideal dan berwawasan kebangsaan terutama
oleh para pejabat dan elite politik. Upaya ini perlu dilakukan agar
para pelaku politik di Indonesia semakin dewasa dan bermartabat.
Tercapainya hal tersebut merupakan salah satu kondisi yang dapat
meminimalisir potensi konflik komunal, mengingat beberapa konflik
komunal yang pernah terjadi di Indonesia dipicu oleh perselisihan,
provokasi dan sengketa dalam persoalan politik.

f. Ekonom i. Sejak periode awal kemerdekaan bangsa
Indonesia, prinsip pembangunan ekonomi diarahkan pada struktur
ekonomi yang berdasarkan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila
menggariskan panduan penyelenggaraan praktik ekonomi
berdasarkan asas-asas Pancasila, yaitu memaksimalkan
pendayagunaan sumber daya bangsa demi mewujudkan
tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,
serta tetap memberikan peran besar terhadap negara untuk
menjamin terwujudnya kondisi tersebut. Selama era Orde Baru,
fokus pembangunan lebih ditekankan pada aspek pertumbuhan,
bahkan sampai saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mampu