Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

83

bersangkutan dipandang cakap dan kompeten untuk
melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara dari sisi kelembagaan, dukungan dari
pemerintah berupa penyempurnaan koordinasi antar­
lembaga, alokasi anggaran yang memadai dan modernisasi
teknologi intelijen merupakan prakondisi yang sangat
dibutuhkan agar kinerja aparatur dan institusi intelijen makin
meningkat dan disegani.

4) Pemerintah dan DPR mengevaluasi secara
komprehensif terkait Standard Operating Procedures (S.O.P)
yang diaplikasikan dalam pencegahan dan penanganan
konflik komunal oleh aparat terkait. Hal ini penting untuk
dilakukan agar prosedur tetap (protap) yang dijalankan oleh
aparat betul-betul telah memenuhi kaidah-kaidah hukum,
sesuai tupoksi dan menghormati hak asasi manusia. Dalam
beberapa kasus penanganan konflik komunal, aparat
cenderung dinilai mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi
manusia. Sementara dalam sejumlah kasus yang lain, aparat
justru terlihat gagap atau ragu-ragu dalam mengambil
tindakan sehingga eskalasi konflik semakin meningkat dan
menjadi berlarut-larut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi
secara mendalam dan terperinci agar pelaksanaan tugas
aparat di lapangan dapat berjalan efektif, cermat dan prudent
(hati-hati). Terobosan yang dapat dilakukan antara lain
dengan mengkaji dan menyusun ulang petunjuk teknis serta
petunjuk pelaksanaan dalam pencegahan dan penanganan
konflik komunal, agar operasional di lapangan dapat
memenuhi S.O.P yang dipersyaratkan.

5) DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja
instansi dan aparatur pemerintah dalam mencegah dan