Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

82

 bangsa, yang memberi kemampuan untuk menjadi bangsa yang maju dengan
kemampuannya sendiri. Dengan kemampuan ini, Indonesia diharapkan akan
dapat berjalan seiring dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia
secara setara.

     Selain itu, sejumlah program juga telah disiapkan pemerintah untuk menata
sumber daya alam itu, terutama mineral. Salah satunya adalah peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur besaran bea keluar atas 14 jenis komoditas
mineral. Peraturan itu diterbitkan pada Mei ini. Ke-14 komoditas mineral
tersebut adalah nikel, tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium,
molibdenum, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi, mangan, dan antimonium.
Pemerintah juga mendorong peningkatan nilai tambah SKA yang kita miliki
melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian.

     Oleh Karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong agar seluruh industri
pertambangan di Indonesia membangun fasilitas smelter yang akan digunakan
untuk pengolahan dan pemurnian paling lambat tahun 2014. Langkah ini
tentunya adalah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas SKA yang kita
miliki. Diharapkan, kita tidak lagi mengekspornya sebagai sebagai bahan
mentah namun sebagai barang jadi atau setengah jadi. Sehingga ekspor kita
akan semakin bernilai, dan selanjutnya akan akan mendatangkan devisa yang
lebih banyak untuk Indonesia.

     Itulah sebabnya, saat ini pemerintah berusaha mempercepat hilirisasi
proses industri agar struktur ekspor kita lebih banyak lagi diisi oleh produk-
produk industri yang bernilai tambah tinggi. Ekspor kita tidak lagi didominasi
oleh penjualan komoditas SKA yang masih berupa bahan mentah yang belum
melalui proses industri, atau dengan kata lain ekspor komoditas SKA kita masih
terlalu berada di hulu. Melalui peningkatan nilai tambah, ekspor kita akan
didominasi oleh barang yang sudah melalui proses industrialisasi atau telah
mendapatkan sentuhan teknologi. Untuk mewujudkan hal tersbeut, Indonesia
perlu melakukan efisiensi, restrukturisasi teknologi industri, pembenahan sistem
regulasi, serta selalu membaca dan mengantisipasi kondisi perekonomian
   11   12   13   14   15   16   17