Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

19

         c. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.

               Syafrudin (1991:23) mengatakan bahwa otonomi mempunyai
         makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.9
         Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian
        kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara implisit
        definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu : Adanya
        pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus
        diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; dan Adanya
        pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan
        menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu. Sedangkan
        menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
        Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, “Otonomi daerah adalah
        hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
       mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
       setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah
       otonomadalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
       batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
       pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
       prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
       Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

              Soepono (1999) menurutnya pada hakekatnya teori
       pembangunan ekonomi secara nasional mempunyai definisi dan
       tujuan yang sama dengan teori pembangunan ekonomi daerah.10
       Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup wilayahnya, oleh
       sebab itu sebelum membahas masalah pembangunan daerah ada
       baiknya dibahas terlebih dahulu pengertian daerah. Daerah adalah
       suatu areal geografis yang merupakan suatu kesatuan. Pada intinya,
       ada tiga kosep daerah, yakni daerah homogen, daerah nodai, dan
      daerah administratif.

9Teori Otonomi Daerah. http://tesisdisertasi.bloRspot.com/2010/10/teori-otonomi-daerah.html
10lda Nuraini. 2010. Analisis sub Satuan Wilayah Pengembangan (sswp) dalam Pengembangan
Wilayah Kabupaten Malang bagian Timur.
   1   2   3   4   5   6   7   8