Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian
Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara
tepat waktu ;
e) Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pengelolaan
transfer ke Daerah dengan sasaran sebagai berikut :
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana
Transfer, Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai
Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil,
proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam
Pelaksanaan Transfer ke Daerah ;
f) Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah dengan sasaran sebagai berikut :

(1) tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah ;
(2) dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.
3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
melaksanakan reformasi birokrasi khususnya sumber daya
manusia penyempurnaan dalam hal pengelolaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan,
penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat:
a) Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur
dengan sasaran sebagai berikut : Tersusunnya kebijakan
(PP) tentang sistem pengadaan atau rekruitmen dan Seleksi
PNS, Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan
Pegawai (Formasi);
b) Pengembangan kebijakan pemantapan dan SDM
aparatur dengan sasaran sebagai berikut : Tersusunnya
kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang
SDM Aparatur Negara). Tersusunnya kebijakan tentang
pola dasar jenjang PNS, Tersusunnya kebijakan tentang
penilaian kinerja pegawai (SKP), Tersusunnya kebijakan
tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural,