Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

71

Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS, Tersusunnya
kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan
struktural.
c) Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM
aparatur dengan sasaran sebagai berikut : Tersusunnya
kebijakan (UU/ PP) tentang remunerasi dan tunjangan
kinerja Pegawai Negeri, Tersusunnya kebijakan sistem
pensiun PNS, Tersusunnya kebijakan tentang sistem
pengelolaan dana pensiun PNS.
4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan
percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan
di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan
arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya
penyelesaian kajian-kajian peraturan daerah :
a) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan
Hukum Departemen dengan j sasaran percepatan
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai
keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
b) Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah
dengan sasaran meningkatnya pemerintahan provinsi,
kabupaten atau kota yang di petakan dan yang
mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi
peraturan daerah;
c) Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring,
dan evaluasi di bidang PDRD dengan sasaran sebagai
berikut:

(1) Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
(2) Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah.
5) Kementerian Dalam Negeri melaksanakan penetapan dan
penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang