Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
72
selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan
rincian sebagai berikut :
a) Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik
yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dengan sasaran tersusunnya SPM Bidang lainnya
yang belum diterbitkan ;
b) Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di
Daerah dengan sasaran meningkatnya Implementasi
Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di Daerah;
c) Koordinasi perencanaan dan evaluasi program
pelayanan Publik dengan sasaran tersusunnya peraturan
pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan
Publik;
d) Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di
bidang kesejahteraan sosial dengan sasaran sebagai
berikut:
(1) terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi
pelayanan publik.
(2) tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik.
(3) terlaksananya asistensi untuk mendorong
penerapan OSS/PTSP.
e) Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik
di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan
dengan sasaran sebagai berikut, Terlaksananya kompetisi
antar unit pelayanan publik atau antar instansi dan
Pemerintah Daerah.
6) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Mahkamah Agung
(MA) melaksanakan peningkatan integrasi, integritas penerapan
dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
dengan rincian sebagai berikut:
