Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB VI
KONSEPSI OPTIMALISASI KERJASAMA LUAR NEGERI

PADA ERA OTONOMI DAERAH

24. Umum

Kerjasama luar negeri merupakan urusan yang masih menjadi
kewenangan pemerintah pusat, dan merupakan salah satu kegiatan yang
memberikan kontribusi dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional.
Sehingga dengan demikian, kegiatan kerjasama luar negeri harus dijalankan
dengan misi yang terkoordinasi sebagaimana seperti yang diamanatkan
dalam ketentuan peraturan perundangan. Pada era otonomi daerah
sekarang ini, kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah melalui
kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat, maupun melalui
pemerintah daerah harus dapat dilakukan melalui koordinasi yang baik
dengan memahami fungsi dan peran masing-masing di setiap tingkatan
pemerintahan. Melalui pemahaman peran dan fungsi masing-masing pihak,
maka diharapkan akan terwujud pelaksanaan kerjasama luar negeri yang
optimal, sehingga tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud.

Melalui serangkaian panyajian kondisi atau fakta tentang kerjasama
luar negeri saat ini, maka dapat diketahui persoalan-persoalan yang ada
yang mengakibatkan kerjasama luar negeri berjalan tidak optimal.
Persoalan-persoalan tersebut secara paralel dilihat bersama perkembangan
lingkungan strategis yang mempengaruhi kerjasama luar negeri, hingga
pada akhirnya dapat ditemukan peluang dan kendala yang akan
mempengaruhi kondisi kerjasama yang diharapkan. Rumusan kondisi
kerjasama luar negeri yang diharapkan merupakan rumusan pemecahan
persoalan, yag akan menjadi landasan pertimbangan dalam pembahasan
lebih lanjut pada bagian berikut mengenai kebijakan, strategi, dan upaya
yang perlu dilakukan dalam pemecahan persoalan tersebut. Kebijakan,
strategi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan akan melibatkan semua
pihak terkait di tingkat pemerintah pusat terutama Kementerian/Lembaga

70