Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

73

lingkup kegiatan yang menjadi sasaran kerjasama. Dalam
pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi pelaksana di sisi
Pemerintah (Executing Agency atau Kementerian/Lembaga
pelaksana kerjasama), fokus geografi dan lingkup kegiatan tersebut
sering masih dipertanyakan ulang. Dalam kaitan itulah, strategi
meningkatkan peran diplomasi pemerintah perlu dilakukan. Strategi ini
diperlukan, baik pada tataran kebijakan (Government to Government),
maupun pada tataran pelaksanaan (Kementerian/Lembaga dan
Lembaga Pelaksana Mitra Kerjasama), agar kerjasama luar negeri
dapat terlaksana sesuai kebutuhan Pemerintah secara umum, dan
khususnya bagi Pemerintah Daerah.

Strategi ini pada akhimya diharapkan dapat meningkatkan
posisi tawar Pemerintah dalam melaksanakan kerjasama luar negeri.
Pemerintah harus juga memahami bahwa kerjasama luar negeri
walaupun seringkali pihak Indonesia merasa banyak mendapat
manfaatnya, namun harus disadari pula bahwa kedua belah pihak
merupakan mitra kerjasama yang sejajar dan sama-sama mandapat
manfaat. Dengan demikian, peran diplomasi ini sangat penting agar
posisi tawar Indonesia dapat lebih kuat sehingga Pemerintah dapat
lebih mengatur dan mengarahkan sasaran kerjasama. Kondisi
tersebut juga harus diikuti juga oleh Kementerian/Lembaga pelaksana
kerjasama, sehingga dalam melaksanakan kebijakan kerjasama yang
sudah digariskan oleh Pemerintah Kementerian/Lembaga dapat
mengarahkan substansi kerjasama sesuai kebutuhan Pemerintah.

c. Strategi Ketiga: Meningkatkan pemahaman Pemerintah
Daerah terhadap kewenangan dan mekanisme pelaksanaan
kerjasama luar negeri dengan kompetensi Kepala Daerah dan
Kepala SKPD melalui pemberian pengetahuan dan informasi
yang efektif dan efisien.

Pada era otonomi daerah saat ini, strategi ini sangat diperlukan
agar kerjasama luar negeri dapat dilaksanakan dengan optimal.
Pemerintah Daerah merupakan aktor utama yang paling banyak