Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

56

e. Aspek Politik
Keberadaan gatra politik sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut

bangsa Indonesia. Sistem politik Indonesia telah menetapkan paham
demokrasi sebagai azas dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah. Pemerintahan
Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dapat
mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya berdasarkan
azas desentralisasi dan tugas pembantuan. Beberapa kewenangan
pemerintahan, termasuk penyelenggaraan kegiatan transportasi laut
telah diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Kabupaten / Kota. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan
transportasi laut harus berlandaskan prinsip-prinsip otonomi daerah
dan dapat mendukung terciptanya situasi politik nasional yang
kondusif.
f. Aspek Ekonomi

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan,
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Program pembangunan nasional yang direncanakan Pemerintah
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional dan Daerah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dan Daerah serta Program Pembangunan yang
termaktub dalam MP3EI, diharapkan membawa Indonesia menjadi