Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14
68
Harus dipahami bahwa strategi yang akan digunakan dalam pengelolaan
wilayah perbatasan darat antara Kaltim dan Kaltara dengan Malaysia adalah
merupakan langkah atau cara menggunakan daya, dana, sarana dan pra-
sarana dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan. Strategi yang
telah disusun tersebut harus diatur sesuai skala prioritas dihadapkan pada
sasaran yang hendak dicapai. Adapun berbagai strategi untuk mengoptimal-
kan pengelolaan wilayah perbatasan darat guna menjamin penegakan
kedaulatan NKRI dalam rangka ketahanan nasional adalah sebagai berikut:
a. Strategi-1. Tercapai kesepakatan penetapan batas wilayah
dengan melibatkan instansi teknis terkait secara terpadu beserta tim
dari negara tetangga untuk menjamin kepastian dan kesatuan
tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah perbatasan, melalui
Inventarisasi data tentang batas wilayah darat untuk melakukan
delineasi; pembangun dan pemeliharaan patok/tugu batas negara;
dan sosialisasi batas wilayah negara kepada masyarakat setempat
kedua negara.
b. Strategi-2. Meningkatkan pengembangan ekonomi di kawa-
san perbatasan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan me
ningkatkan sarana dan prasarana (Infrastruktur) pendukung; Pengem
bangan pusat kegiatan strategis nasional dan Pengembangan simpul-
simpul pertumbuhan; serta Peningkatan kerjasama ekonomi regional
dan pengembangan kemitraan di kawasan perbatasan.
c. Strategi-3. Meningkatkan kualitas SDM di wilayah perbatas
an agar memiliki daya saing yang tinggi melalui : Proses transfer
pengetahuan dan teknologi kepada BPP Provinsi dan BPP
Kabupaten; dukungan supervisi, konsultasi dan evaluasi dari BNPP
terkait peningkatan kualitas SDM BPP Provinsi dan BPP Kabupaten di
wilayah perbatasan; proses pendidikan dan pelatihan SDM bagi BPP
Provinsi dan BPP Kabupaten; dan penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan sosial dasar.
d. Strategi-4. Meningkatkan pengamanan di wilayah perbatas
an darat untuk mencegah kegiatan-kegiatan illegal dan pelanggaran
hukum dengan melakukan : inventarisasi, penyediaan personel dan