Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

67

darat tersebut, konsep yang dikembangkan yaitu, menambah jumlah
kekuatan pasukan dan peningkatan alutsista serta kerja sama dengan aparat
keamanan negara tetangga. Sedangkan untuk menjamin agar lingkungan
tetap terpelihara maka, dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksana-
kan di wilayah perbatasan hams mempertimbangkan aspek kelestarian
lingkungan.

25. Kebijakan.
Pada tahap awal dalam perumusan suatu konsep pemecahan

masalah, maka aspek kebijakan merupakan langkah pertama yang harus di
tentukan, sebab akan dijadikan fondasi bagi penyusunan langkah
selanjutnya, yaitu perumusan strategi dan berbagai upaya. Kebijakan yang
baik akan dapat menghasilkan berbagai strategi yang tepat untuk acuan
dalam menyusun upaya-upaya yang aplikatif. Namun demikian, sebelum
merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan, tentu perlu diawali dengan
kegiatan seperti mengidentifikasi masalah, melalui diskusi untuk menyama-
kan visi. Dalam proses ini sebaiknya sudah melibatkan berbagai komponen
bangsa khususnya para pemangku kepentingan yang terkait dalam penge-
lolaan wilayah perbatasan darat, sehingga pada saat perumusan strategi dan
upaya-upaya , para pemangku kepentingan yang sudah dilibatkan sejak awal
akan dapat memberikan masukan dan dukungan secara optimal bc.gi pihak
badan pengelola perbatasan (BNPP) dalam mewujudkan terjaminnya pene-
gakan kedaulatan NKRI. Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan yang
ditetapkan adalah :

“Pengelolaan wilayah perbatasan darat secara terpadu dan
berkelanjutan"

26. Strategi.
Setelah ditetapkannya kebijakan tersebut diatas, maka segera dilaku-

kan perumusan strategi untuk mecahkan masalah secara mendetail yang
dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian pokok-pokok persoalan yang
ditemukan dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat. Strategi yang tepat,
sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan upaya yang lebih fokus dan
lebih mengarah pada penyelesaian berbagai pokok persoalan yang ada.