Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

92

kondusif ini, akan bermuara kepada terjaminnya kedaulatan NKRI dan
tangguhnya Ketahanan Nasional masyarakat Indonesia di kawasan
perbatasan.
b. Penyediaan sarana dan prasarana merupakan suatu upaya
yang harus dilakukan karena merupakan salah satu faktor pendukung
untuk mengembangkan ekonomi dikawasan perbatasan. Pembangun-
an sarana dan prasarana ini merupakan faktor yang sangat vital
karena dengan adanya sarana dan prasarana yang relatif memadai,
m aka akan dapat dikembangkan pusat kegiatan strategis nasional.
Berawal dari pusat kegiatan strategis ini dapat dikembangkan simpul-
simpul pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar
kawasan perbatasan. Melalui pengembangan simpul-simpul pertumĀ­
buhan ekonomi maka tingkat perekonomian masyarakat akan tumbuh
dan berkembang setara dengan saudaranya yang tinggal di negara
tetangga. Kondisi ini sebagai modal awal dari masyarakat yang ada di
kawasan perbatasan untuk meningkat lebih maju lagi yaitu melakukan
kerja sam a ekonomi regional dan pengembangan kemitraan dengan
negara tetangga Malaysia. Melalui peningkan kualitas produk-produk
unggulan dari masing-masing daerah yang ada dikawasan perbatasan
yang telah memiliki daya saing yang tinggi, maka sudah barang tentu
akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang
berada dikawasan perbatasan. Pengelolaan kawasan perbatasan
melalui pengembangan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi m asyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat,
tingkat kesejahteraan juga meningkat, maka keterpengaruhan dari
negara tetangga akan dapat dieliminir, sehingga penegakan
kedaulatan NKRI dapat terjamin.
c. Melalui proses transfer pengetahuan dan teknologi kepada
BPP Provinsi, BPP Kabupaten yang dilakukan secara terencana dan
terkoordinir dengan baik oleh pihak Kemdagri dalam hal ini BNPP
bersam a unsur akademisi dan para pakar yang memahami masalah
perbatasan, m aka kualitas SDM pejabat BPP daerah akan semakin
meningkat. Disisi lain, dengan adanya pendidikan/pelatihan kepada
BPP daerah yang disertai dengan dukungan supervisi, konsultasi dan
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17