Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

85

sasi, akan dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan bagi
Kemhan dan Mabes TNI khususnya dalam menentukan berapa
jumlah person’ll yang akan dilibatkan dalam pengamanan
perbatasan, alat peralatan dan dukungan alutsista yang relevan
dan memadai serta dukungan sarana parasarana lainnya.
Berdasarkan masukan dari tim yang telah dibentuk, diharapkan
akan ada peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan agar
tidak digunakan lagi oleh teroris untuk menyelundupkan senjata
melalui celah-celah yang selama ini tidak terpantau oleh aparat
keamanan.

2) BNPP, BPP Provinsi, BPP Kabupaten, Kementerian PU,
BAPPENAS, Kemhan, Kemen PU, Kemhut, Kementerian LH
dan Mabes TNI dalam hal ini Kodam Vl/Mulawarman
berkoordinasi untuk menyusun rencana terpadu tentang
pembangunan rintisan pembuatan Jalur Inspeksi Perbatasan
(JIP), pengadaan sarana mobilitas berupa kendaraan roda 4
(empat) dan roda 2 (dua) serta sarana pembangkit listrik
berupa mesin genset untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Liem Hie Djung, pembangunan Pos Gabungan Bersama
(Posgabma) Rl dan Malaysia sebagai hasil kesepakatan High
Level Committee (HLC) dan General Border Committee (GBC),
pembangunan pos tambahan sebanyak 31 (tiga puluh satu)
unit, standarisasi sarana dan prasarana pendukung pos pamtas
sesuai dengan standarisasi bangunan pos pamtas serta
mereposisi beberapa pos pamtas untuk meningkatkan
efektivitas pengamanan batas negara.

Supaya rencana yang telah disusun tersebut di atas
dapat berjalan sesusai rencana maka perlu disusun/dibentuk
organisasi yang terdiri dari gabungan semua pemangku
kepentingan. Karena semua sasaran yang telah dituangkan
..dalam rencana, masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri,
Seperti pembangunan penambahan pos pengamanan, hal ini
peran TNI dan Kodam lebih dominan khususnya dalam