Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

86

menentukan posisi pos yang akan dibangun harus disesuaikan
dengan kepentingan dan strategi TNI dalam mendukung
pelaksanaan tugas pengamanan. Demikian juga terhadap
sasaran-sasaran yang lain, diperlukan koordinasi secara
khusus dan langkah penyelesaian yang khusus pula sesuai
bidang tugas para pemangku kepentingan.

Agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar
dan tidak terjadi penyimpangan, terutama yang berkaitan
dengan penyimpangan anggaran negara/ korupsi maka perlu
dilakukan pengawasan yang dimulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengakhiran. Pengawasan yang dilakukan ini
juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai dalam
pembangunan pos maupun pembuatan JIL terjadi perusakan
lingkungan. Selain pengawasan yang ketat, diperlukan juga
kegiatan evaluasi dalam setiap tahap kegiatan sebagai umpan
balik kepada para pelaksana agar dari waktu kewaktu hasil
yang dicapai semakin berkualitas dan dapat dipertanggung
jawabkan.

3) Kemhan dan Mabes TNi menyusun rencana tentang
dukungan supervisi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan
operasi pengamanan perbatasan. Meskipun tugas pengaman­
an perbatasan telah didelegasikan dan dipertanggung jawab­
kan kepada Kodam VI/ Mulawarman, bukan berarti Kemhan
dan Mabes TNI tidak ada kaitannya lagi, karena untuk lebih
optimalnya pelaksanaan tugas maka perlu dilaksanakan
supervisi, konsultasi dan evaluasi terhadap operasi pengaman­
an yang dilaksanankan oleh Kodam Vl/Mulawarman. Supaya
kegiatan berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan,
maka perlu disusun atau dibentuk suatu organisasi untuk
melaksanakan tugas tersebut.

Adapun kegiatan supervisi, konsultasi dan evaluasi
difokuskan pada pelaksanaan tugas satuan-satuan TNI di
wilayah perbatasan. Karena tugas pengamanan perbatasan ini