Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

- 82-

untuk mengetahui seberapa banyak peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan perekayasaan, inovasi dan difusi
teknologi. Selain itu, perlu dilakukan pengelompokan peraturan
perundang-undangan, baik yang mempengaruhi aktivitas
pengembang, atau yang mempengaruhi pihak pengguna dalam
memutuskan penerapan iptek, maupun yang mempengaruhi
mekanisme alih dan interaksi antara pengembang dan pengguna
(BPPT, 2012).

7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang didukung DPR
dan DPRD perlu mengeluarkan kebijakan yang mendorong agar
pemanfaatan inovasi teknologi pertanian menjadi konsensus
politik dan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Adanya kehendak politik (political will) dalam waktu yang
panjang dan menjadi agenda politik negara, serta mendapat
prioritas tinggi Pemerintah pusat dan daerah, akan mendorong
dihasilkan inovasi unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh
petani dan - stakeholders secara masal di seluruh wilayah
Indonesia.

8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang didukung DPR
dan DPRD perlu melakukan harmonisasi peraturan iptek dengan
kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan
ekonomi, sosial budaya dan hukum melalui sinkronisasi
kebijakan pembangunan pertanian di tingkat nasional, regional
dan daerah, karena pembangunan sektor pertanian mempunyai
keterkaitan dengan sub sektor dan sektor-sektor lain dan adanya
sinkronisasi kebijakan atau legislasi lintas sektor sehingga
memperkuat koordinasi dan sinergi kegiatan lintas sektor yang
diikuti implementasi di lapang dalam rangka pemanfaatan
inovasi teknologi.

9) Pemerintah dengan dukungan DPR perlu mengeluarkan
kebijakan yang mengintegrasikan berbagai lembaga litbang