Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

- 79-

yaitu jaminan ketersediaan saprodi, modal usahatani dan pusat
informasi pertanian, pemberian insenstif kepada swasta nasional dan
UKM, penyediaan lahan potensial pada kawasan hutan produksi
untuk produksi pertanian unggulan, mewajibkan perusahaan swasta
besar (nasional dan multinasional) menggunakan inovasi teknologi
nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah memperlancar arus
komunikasi dan penyebaran informasi iptek, menata ulang peraturan
yang saling menghambat, pemanfaatan inovasi teknologi pertanian
menjadi konsensus politik nasional, harmonisasi peraturan iptek dan
kebijakan pembangunan nasional, mengintegrasikan berbagai
lembaga litbang nasional, peningkatkan anggaran penelitian dan
sarana prasarana litbang, pembangunan lembaga intermediasi, serta
pemberdayaan petani, swasta nasional dan UKM.

Subyek yang dilibatkan: pertama, suprastruktur meliputi
Legislatif dan Eksekutif yang bertugas dalam membentuk, membina
dan mengembangkan kelembagaan litbang dan Kementerian yang
terkait dengan pertanian, perdagangan dan industri; kedua,
infrastruktur meliputi Partai politik, Bappenas, Kementerian Pertanian,
Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN,
Kementerian Dalam Negeri dan Iain-lain; dan ketiga, substruktur
meliputi tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh keluarga. Obyek:
industri, swasta, petani, kontak tani, pembuat kebijakan, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Pusat; dan metodenya adalah fasilitasi, advokasi.
Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah melalui Kementerian BUMN bekerjasama
dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi,
Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah dengan dukungan DPR dan DPRD perlu
menerbitkan kebijakan yang menjamin ketersediaan sarana
produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah, mudah
terjangkau oleh petani dengan harga murah, meningkatnya
ketersediaan modal usahatani dengan bunga rendah dan
kemudahan proses peminjaman, dan meningkatnya jumlah