Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

-81 -

4) Pemerintah dengan dukungan DPR dan DPRD perlu
mengeluarkan peraturan presiden yang mewajibkan perusahaan
swasta besar (nasional dan multinasional) untuk melakukan
kegiatan produksi komoditas pertanian unggulan dengan
menggunakan inovasi teknologi pertanian yang dihasilkan
lembaga litbang nasional dengan skema kerjasama usaha public
private partnership. Kegiatan ini wajib melibatkan petani dan
kelompok tani dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan
petani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi
pangan di dalam negeri. Selain itu, juga untuk mendukung
terwujudnya swasembada pangan sebagai kepedulian
Perusahaan di BUMN bagi masyarakat desa di sekitar hutan
ataupun wilayah pertanian lainnya.

5) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri
bekerjasama dengan Bappenas, swasta besar dan dukungan
DPR dan DPRD perlu menerbitkan kebijakan yang mewajibkan
Pemerintah Daerah bersedia sebagai fasilitator untuk
memperlancar arus komunikasi dan penyebaran informasi iptek
(diseminasi), melalui peningkatan kapasitas dari lembaga
intermediasi di daerah, mengoptimalkan intensitas komunikasi
pada proses pendampingan dan pembinaan program iptekda,
menyediakan sarana dan prasarana memadai guna
menciptakan arus komunikasi yang memadai.

6) Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan
dukungan DPR dan DPRD perlu menerbitkan UU, PP,
Permentan maupun Perda yang mendukung proses
pemanfaatan inovasi teknologi pertanian dan perlu menata ulang
kebijakan yang berupa UU, PP, Perpres, peraturan menteri dan
Perda agar tidak saling menghambat satu sama lain yang
berkaitan dengan pemanfaatan inovasi teknologi. Tersebarnya
kebijakan dan legislasi ke berbagai sektor pemerintahan
memerlukan adanya identifikasi dan analisis kebijakan, terutama