Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4

98

dikaitkan dengan misi bangsa Indonesia dan substansi otonomi daerah
adalah sebagai berikut:

         Dari sisi perencanaan pembangunan daerah, karena perencanaan
merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan
pembangunan karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan
pembangunan daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan
daerah yang optimal dengan melibatkan stakeholders dan peran serta
masyarakat dalam proses pembahasan usulan prcgram/kegiatan akan
menghasilkan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas daerah
dan menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

          Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat
menjadikan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan akan
semakin meningkat. Karena usulan mereka tertampung, masyarakat merasa
memiliki hasil pembangunan dan secara langsung masyarakat juga dapat
mengawasi pelaksanaan pembangunan baik dari segi kuantitas maupun
kualitasnya serta berbagai aspek lainnya.

         Dari sisi kebutuhan anggaran untuk pembangunan daerah yang belum
bisa terpenuhi, maka justru dengan tidak hanya mengandalkan APBD,
daerah menjadi kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya.
Hal ini merupakan wujud dari kemandirian daerah melalui peningkatan daya
saingnya sehingga mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya peran
serta masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

         Dari sisi peran legislatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah,
anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah dan
memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Selain itu
pemerintah daerah berkonsultasi secara aktif dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif
mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan
masyarakat di daerahnya. Kini DPRD merupakan pimpinan daerah yang
penting dan masyarakat memiliki harapan yang tinggi dengan keberadaan
mereka. Keluhan dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat disampaikan langsung kepada penyelenggaran
   1   2   3   4   5   6   7   8   9