Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

99

pemerintahan di daerahnya, bahkan setiap saat masyarakat dapat langsung
datang kepada DPRD. Dengan peran-peran yang dijalankan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi DPRD maka dapat berkontribusi terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, agar institusi, badan, lembaga yang
menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan
pembangunan sinkron, maka dengan adanya koordinasi sebagai
konsekuensi logis dari adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda,
semua kebijakan yang menyangkut pembangunan khususnya terkait dengan
program/kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan menjadi tanggung jawab masing-masing institusi dapat
dikomunikasikan secara bersama-sama.

Untuk mengetahui bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau
tidak, pemerintah daerah dapat melihat melalui pengukuran kinerja pada
output dan outcome program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Oleh
karena itu APBD dalam hal ini harus disusun berdasarkan pendekatan
kinerja. Dengan pendekatan ini, maka output dan outcome dari program dan
kegiatan yang dibiayai oleh APBD indikator-indikatornya dapat diukur.

Terkait dengan pemberian pelayanan, pemerintah menyusun Standar
Pelayanan Minimal (SPM). SPM dapat menjadi alat ukur untuk meningkatkan
akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya,
masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintah daerah dapat
memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik. Keterlibatan
swasta dalam pelayanan publik penting sejalan dengan makin berkurangnya
kemampuan pemerintah dan makin kuatnya swasta dalam struktur
masyarakat. Kerjasama yang efektif ini dapat meningkatkan pelayanan pubik
yang ada gilirannya akan berdampak sangat bagus dalam pemberdayaan
masyarakat.