Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

58

pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional.
Negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum (rule o f law)
bilamana superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan main
(fair play) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama
dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak
warganya. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding
fathers sebagai suatu negara hukum Pancasila (rechsstaat / rule o f
/aw). Hal ini dengan tegas dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Namun demikian cetak biru dan desain makro penjabaran ide
negara hukum, selama ini belum pemah dirumuskan secara
komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang
bersifat sektoral (Jimly Asshiddiqie, 2009:3). Sehingga azas
kemanfaatan hukum belum begitu mengena dan menyentuh pada
sendi-sendi keteraturan sistem ketatanegaraan.

Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam
penyusunan berbagai kebijaksanaan pembangunan. Sebab, berbagai
kebijaksanaan publik tersebut pada akhirnya harus diuntungkan dalam
sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan hams
mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum tercapai melalui
optimalisasi supremasi hukum yang telah direalisasikan dengan baik.
Supremasi hukumpun akan menjadi lebih berarti jika ada penegakan
hukum yang konsisten dan konsekuen. Penegakan hukum hanya akan
mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang
responsif. Artinya superioritas hukum akan terjelma dengan suatu
penegakan hukum yang bersendikan dengan prinsip persamaan di
hadapan hukum (equality before the law) dengan dilandasi nilai dan rasa
keadilan. Jika masyarakat Indonesia merasakan dampak keadilan
sebagaimana mestinya maka keinginan mewujudkan rasa nasionalisme
melalui supremasi hukum akan dapat tumbuh dan berkembang dengan
baik.