Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

56

d. Aspek kesejahteraan dan pembangunan ekonomi,
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu
menciptakan proses pemerataan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Pada perspektif ekonomi pembangunan pemerintah
harus selalu berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi
secara nyata dan bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan
masyarakat secara adii dan merata. Pada konteks yang lain
pemerintah diharapkan juga mampu memberikan kebijakan sebagai
langkah antisipatif berkaitan prospek pembangunan sosial,
peningkatan lapangan kerja produktif, pendapatan yang merata,
penghapusan kemiskinan dan tingkat kesenjangannya dalam
spektrum tujuan pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial sebagai
bagian dari sistem penentuan kebijakan pemerintah dibidang
ekonomi terorganisir dan berkorelasi dengan pelayanan-pelayanan
dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu
individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat
hidup dan tingkat kesejahteraan yang memuaskan. Maksudnya agar
tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengembangan
kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan
kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saat ini
dan mendatang dengan landasan kebijakan ekonomi yang
berkerakyatan..

Pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat
merupakan hubungan korelatif dimana apabila pertumbuhan ekonomi baik
maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat, selain itu dari
peningkatan pendapatan yang terjadi masyarakat akan mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya lebih baik hal ini menunjukan bahwa kesejahteraan
dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat, apabila
pendapatan masyarakat meningkat dan pengangguran berkurang otomatis
potensi ancaman akan berkurang dan semakin membaik, aksi demonstrasi
akibat ketidakpuasan akan kebijakan yang ada pun akan menurun apabila