Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

96

memiliki dan menguasai pendidikan kepemimpinan melalui ilmu
pengetahuan, kecerdasan dan akhlak mulia serta moral dan budi
pekerti luhur yang baik.
c. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah sebagai
dampak lemahnya pembangunan ekonomi sangat berpengaruh
pada tingkat daya saing dan menurunnya nasionalisme
kebangsaan kita. Pada perspektif ekonomi pembangunan
pemerintah secara aktif untuk selalu berupaya menetapkan
langkah-langkah terpadu untuk mewujudkan pelaksanaan
ekonomi secara nyata yang bertujuan pencapaian kesejahteraan
masyarakat secara adil dan merata. Disamping itu, pemerintah
juga diharapkan mampu memberikan kebijakan perekonomian
sebagai langkah antisipatif berkaitan prospek pembangunan
sosial, peningkatan lapangan kerja produktif, pendapatan yang
merata, penghapusan kemiskinan dan meminimalisasi tingkat
kesenjangan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat dalam
lingkup pembangunan sosial. Kesejahteraan social sebagai
bagian dari system penentuan kebijakan pemerintah dibidang
ekonomi oleh pemerintah harus benar-benar dilakukan
kebijaksanaan yang terorganisir dan berkorelasi dengan
pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial. Hal tersebut
dilakukan dalam rangka membantu memberikan jalan keluar
individu-individu dan kelompok-kelompok ekonomi lokal agar
mencapai tingkat hidup dan taraf kesejahteraan yang
memuaskan.
d. Aturan perundangan dalam kaitannya dengan kebijakan
regulasi dibidang hukum pada dasamya sudah teiiaksana dengan
baik. Namun demikian, faktanya bahwa penyelenggaraan dan
implementasi berlakunya hukum belum sepenuhnya terlaksana
dengan baik dan optimal. Khususnya peran hukum dalam
keterkaitannya dengan aspek kemanfaatan, jaminan
perlindungan, keseimbangan serta perlakuannya. Hukum belum
sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik karena