Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

penyuluhan dan sosialisasi hukum yang berkaitan dengan
ketauladanan dan profesionalisme dalam perspektif Wawasan
Nusantara, guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan
dan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan
ketahanan nasional.
c) Para pejabat publik baik dari eksekutif maupun
legislatif serta aparat penegak hukum harus menjadi tauladan
dalam penegakan hukum serta bekerja secara profesional
dan proporsional sesuai peraturan ketauladanan dan
profesionalisme yang berlaku tersebut secara jelas dan tegas.

b. Strategi-2 : Upaya penguatan daya tangkal masyarakat bangsa
Indonesia terhadap dampak negatif Globalisasi dan Demokratisasi yang
tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, yang bertujuan untuk
meningkatkan dan memberikan penguatan pada pemahaman maupun
pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam “enam
batu bangun” konsep Wawasan Nusantara. Sehingga masyarakat memiliki
daya tangkal yang kuat terhadap pengaruh-pengaruh negatif globalisasi
dan demokratisasi dalam kehidupan demokrasi, dilakukan dengan cara :

1) Pemerintah melalui kementrian terkait mensosialisasikan nilai-

nilai luhur bangsa yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan

Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat melalui pendidikan secara

terstruktur. Sehingga masyarakat memahami arti nilai-nilai

Pancasila yang terkandung dalam sila-sila yang ada dalam

Pancasila, memahami arti UUD Rl Tahun 1945 sebagai landasan

hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memahami

Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu dari keberagaman bangsa

Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa diyakini sebagai

benteng yang kokoh untuk menghadapi pengaruh negatif budaya

asing terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara