Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

42

yang sangat signifikan, liberalisasi politik menghasilkan fragmentasi elit
politik dimana mereka lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau
pribadinya sehingga menimbulkan benturan-benturan kepentingan. Kondisi
seperti ini menyebabkan mereka tidak peka terhadap aspirasi dan tuntutan
masyarakat bahkan terkesan apatis dan tidak peduli sehingga mengundang
protes dari masyarakat karena aspirasi dan tuntuntannya tidak terpenuhi.

Kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang
No.32 tahun 1999, diharapkan dapat menjawab kebutuhan ini dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya masih dalam proses transisi, dan
terlihat masih mencari pola dan bentuk yang tepat sehingga belum dapat
berjalan secara efektif dan efisien. Lebih celakanya bahwa UU No.32 tahun
2004 dinilai oleh sebagian kalangan / masyarakat mengandung potensi
disintegrasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan.

Belum efektifnya pemerintahan pasca Orde baru sebagai akibat dari
lemahnya kebijakan dan strategi pemerintahan sebelumnya, juga berakibat
terhadap belum optimalnya penanganan berbagai bentuk kesenjangan
sosial yang teijadi dalam masyarakat. Menipisnya rasa persaudaraan dan
tidak efektifnya aturan hukum serta norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat mewarnai ketidak pastian sistem perpolitikan saat ini.

Oleh karenanya kondisi ketidak pastian perpolitikan yang terjadi saat
ini harus benar-benar diwaspadai karena akan berpotensi melahirkan
instabilitas politik serta yang pada akhimya akan berdampak terhadap
terjadinya disintegrasi bangsa, hal ini menjadi tantangan dalam
implementasi wawasan nusantara.

f. Gatra Ekonomi.
Krisis keuangan dan ekonomi yag melanda bangsa Indonesia sejak

tahun 1997 sampai saat ini masih belum dapat dituntaskan dengan baik
sehingga dampaknya masih sangat terasa terutama oleh masyarakat strata
bawah. Harga-harga kebutuhan pokok menjadi melambung tinggi,
masyarakat miskin jumlahnya masih cukup tinggi dan lapangan kerja yang