Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

82

mendukung kegiatan pendidikan/penataran tersebut.

2) Pemerintah (Presiden) membentuk lembaga barn yang
menangani penanaman nilai-nilai kebangsaan yang langsung berada
di bawah Presiden. Lembaga tersebut sebagai leading sektor dalam
menyusun dan membuat program implementasi Wawasan
Nusantara kepada masyarakat, yang sistematis, terstruktur dan
berkelanjutan dengan melibatkan instansi/lembaga pemerintah
maupun swasta terkait, kalangan perguruan tinggi dan akademi,
serta TNI dan Polri, dengan pembiayaan program dari APBN. Kita
ketahui bersama bahwa saat ini belum ada program
pengimplementasian Wawasan Nusantara secara menyeluruh
kepada masyarakat yang berskala nasional. Hal ini secara langsung
maupun tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya krisis
lunturnya pemahaman terhadap Wawasan Nusantara sebagai cara
pandang bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Dalam kehidupan demokrasi bangsa saat ini dengan sistem dan
administrasi penyelenggaraan negara yang ada memungkinkan
para calon elit pemimpin nasional bersumber dari bermacam-macam
status pekerjaan dan latar belakang, seperti dari TNI, Polri, pegawai
pemerintah, swasta, partai politik, organisasi massa dan pengusaha.
Sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan kualitas intelektual
maupun moral serta cara pandang dari para kader pimpinan nasional
tersebut, dan hal ini tentunya akan memberikan kontribusi kepada
ketidak efektifan jalannya pemerintahan di tingkatnya masing-
masing. Meskipun lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta
partai politik dan organisasi masa telah ada yang menyiapkan kader-
kadernya sebagai calon pimpinan nasional melalui pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan dalam bentuk formal maupun non
formal oleh organisasinya masing-masing, namun kenyataannya
saat ini belum mampu menghasilkan kader pemimpin yang secara